MODEL TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN

MODEL TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN PUSKESMAS 
DI KABUPATEN MUNA
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Program Study
S1-Kesehatan Masyarakat
PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

La Ode Mahajaya Model Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna. (Dibimbing Oleh Indrianty Sudirman dan Alimin Maidin)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya biaya yang harus diberikan pemda kabupaten Muna dalam bentuk subsidi terhadap beberapa model tarif yang akan diberlakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional dan metode survey yakni untuk mendapatkan informasi mengenai model tarif puskesmas berdasarkan analisis unit cost, yang dapat meningkatkan cost recovery serta sesuai dengan ATP/WTP masyarakat di kabupaten Muna. Sampel berjumlah 375 pasien di tujuh puskesmas yang dipilih secara cluster sampling.

Hasil penelitian menunjukkan biaya satuan masing-masing puskesmas antara Rp.4.257 – Rp.33.562 yang dipengaruhi besarnya fixed cost, semi variable cost, variable cost serta quantity. Besarnya Ability To Pay and Willingness To Pay terhadap pelayanan puskesmas adalah: ATP1 Rp.6.553; ATP2 Rp.6.934; WTP Aktual Rp.6.973; dan WTP Normatif Rp.6.544. Subsidi yang harus diberikan pemda tergantung model tarif yang ditetapkan. Dengan model tarif perda No. 09/1999 (tarif 1), subsidi sebesar Rp.135.819.581 s/d Rp.827.531.720; model tarif optimal dengan pendekatan ATP/WTP (tarif 2A), subsidi sebesar Rp.46.491.965 s/d Rp.602.411.720; model tarif dengan pendekatan unit cost minimal (tarif 2B), subsidi sebesar Rp.747.581 s/d Rp.692.459.720; dan model tarif gratis (tarif 3) subsidi sebesar Rp.203.355.581 s/d Rp.895.067.720 di tujuh puskesmas di Kabupaten Muna.

Kata kunci : Model Tarif, Rawat Jalan, Puskesmas, Unit Cost, ATP dan WTP

jika anda ingin memiliki skripsinya lengkap dlm format(M.word)silahkanhub.08563056386(eko)(SMS aja)anda hanya mengganti ongkos pengetikan 100rb/judul pembayaran melalui transfer antar BANK

ABSTRACT

La Ode Mahajaya Tariff Model of Outpatients Health Services at the Public Health Center in Muna Regency (Supervised by Indrianty Sudirman and Alimin Maidin)

The aim of the study was to discover the cost that must be provided by the regional government in Muna regency in the from of subsidy to several tariff models to be made effective. The study was descriptive using a cross sectional approach. The number of samples was 375 patients selected by using cluster sampling. The analysis used in the study was unit cost analysis to improve the cost recovery according to ability to pay (ATP) / willingness to pay (WTP) of the community. The results of the study indicate that the unit cost in each public health center is between Rp. 4.257 and Rp. 33.562 which is affected by fixed cost, semi variable cost, variable cost, and quantity. The amount of the ability to pay and willingness to pay is ATP1 Rp. 6.553, ATP2 Rp. 6.934, actual WTP Rp. 6.973, and normative WTP Rp. 6.544. The subsidy that must be provided by the regional government depends on the fixed tariff model. The tariff model of perda No.09/1999 (tariff 1), the subsidy is as much as Rp. 135.819.581 up to Rp. 827.531.720, the optimum tariff model by ATP/WTP approach (tariff 2A), the subsidy is as much as Rp.46.491.965 up to Rp. 602.411.720, the tariff model by unit cost minimal approach (tariff 2B), the subsidy is as much as Rp.747.581 up to Rp.692.459.720, and the free tariff model approach (tariff 3), the subsidy is as much as Rp.203.355.581 up to Rp.895.067.720 at the seven public health centers in Muna regency.

Key words : Tariff Model, Outpatient, Public Health Center, Unit Cost, ATP and WTP
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
PRAKATA iv
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR SINGKATAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa “tarif” adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditetapkan berdasarkan ukuran sejumlah uang tertentu dimana dengan sejumlah uang tersebut, pelaku usaha (produsen) bersedia memberikan barang atau jasa kepada konsumen.
Dalam pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit, tarif biasanya ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak tanpa suatu kajian yang rasional (melakukan perhitungan unit cost). Tarif ini biasanya ditetapkan melalui suatu peraturan pemerintah yakni dalam bentuk surat keputusan menteri kesehatan untuk rumah sakit umum pusat, dan peraturan daerah (perda) untuk rumah sakit umum propinsi, rumah sakit umum kabupaten/kota maupun puskesmas. Hal ini menunjukan adanya kontrol ketat dari pemerintah sebagai pemilik sarana pelayanan tersebut. Akan tetapi disadari bahwa tarif pemerintah biasanya mempunyai “cost recovery” yang rendah (Trisnantoro, 2004)
Di kabupaten Muna, tarif pelayanan puskesmas yang masih berlaku sampai saat ini didasarkan atas ketetapan perda No. 9/1999 tentang retribusi pelayanan kesehatan. Idealnya penetapan tarif pelayanan kesehatan harus dikaji secara rasional terlebih dahulu (melakukan analisis unit cost) dan ditetapkan setiap tahunnya untuk dilakukan penyesuaian.
Dalam era teknologi yang semakin canggih, puskesmas dalam mengemban misinya banyak mengalami masalah terutama masalah sumber daya yang semakin lama semakin sulit mengejar kebutuhan pelayanannya, ditambah lagi pemberian subsidi pemerintah untuk pelayanan kesehatan semakin lama semakin berkurang terutama pasca otonomi daerah.
Menyadari kemampuan pemerintah yang terbatas untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi terutama masalah pembiayaan, di samping dalam UU Kesehatan No. 23/1992 telah ditekankan mengenai perlunya peranan pemerintah dan masyarakat yang seimbang dan serasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya agar kualitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan puskesmas dapat terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam kondisi saat ini adalah dengan “analisis unit cost” atas pelayanan puskesmas sehingga dapat diketahui total cost yang dibutuhkan oleh masing-masing puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan analisis unit cost, dapat dilakukan rasionalisasi tarif pelayanan puskesmas yang nantinya dapat dijadikan sumber informasi oleh pemerintah daerah dalam memilih model tarif pelayanan puskesmas yang akan diberlakukan di kabupaten Muna. Hal ini penting dilakukan karena disamping dapat meningkatkan “cost recovery” dengan tetap mempertahankan “equity” (pemerataan pelayanan kesehatan), juga memberikan konsekuensi kepada pemerintah daerah terhadap besarnya subsidi.
Salah satu isu penting yang cukup menarik saat ini bahwa pemerintah daerah kabupaten Muna telah mengembangkan suatu wacana bebas tarif pelayanan kesehatan di puskesmas bagi seluruh masyarakatnya. Wacana tersebut dikembangkan tanpa suatu pertimbangan yang rasional yakni pertimbangan “unit cost” dan “cost recovery” sehingga sangat memprihatinkan unsur kesehatan yang ada di daerah baik dinas kesehatan sebagai penanggung jawab tehnis maupun puskesmas sebagai pelaksana/pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan masalah pendanaan puskesmas yang akan diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk subsidi.
Berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, maka perlu dilakukan analisis unit cost pelayanan puskesmas di kabupaten Muna. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah sebelum menetapkan kebijakan tarif pelayanan puskesmas yang akan memberikan konsekuensi terhadap besarnya subsidi atas pelayanan kesehatan puskesmas.
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Konsep dan Jenis Biaya 6
Sebelum melakukan analisis biaya, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian, dan beberapa konsep tentang biaya. Kalau ditinjau dari sudut biaya, ada beberapa defenisi tentang biaya yang diuraikan sebagai berikut :
1. Biaya dalam ekonomi manajerial mencerminkan efisiensi sistem produksi, sehingga konsep biaya juga mengacu pada konsep produksi, tetapi apabila pada konsep produksi kita membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan output produksi, maka dalam konsep biaya kita menghitung penggunaan input itu dalam nilai ekonomi yang disebut biaya.(Gaspersz, 2003)
2. Biaya adalah harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. (Sunarto, 2003)
3. Biaya merupakan pengorbanan sacrifice yang bertujuan untuk memproduksi atau memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan yang tidak bertujuan disebut pemborosan dan bukan termasuk biaya. (Gani , 1990)
4. Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu maupun kesempatan. Dalam analisis ekonomi nilai kesempatan (untuk memperoleh sesuatu) yang hilang karena melakukan sesuatu kegiatan lain juga dihitung sebagai biaya, yang disebut biaya kesempatan/opportunity cost. (Maidin, 2003)
5. Bagi seorang Akuntan, biaya adalah total uang yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu (Rahardja & Manurung, 2002)
Analisis Biaya Puskesmas 18
B. Konsep Penetapan Tarif 27
C. Konsep Demand Serta ATP dan WTP 37
D. Cost Recovery Rate (CRR) Puskesmas 43
BAB III. KERANGKA KONSEP 46
A. Kerangka Konsep 46
Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan analisis biaya puskesmas adalah untuk mengetahui unit cost atas pelayanan puskesmas sehingga dapat diketahui berapa total cost yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ada banyak faktor yang berhubungan dengan unit cost pelayanan puskesmas. Menurut teori analisis biaya, faktor-faktor yang berpengaruh pada unit cost adalah Total Cost dan Quantity yang dalam persamaan sbb :
Total Cost, merupakan penjumlahan dari fixed cost, semi variable cost dan variable cost yang terdapat baik pada unit penunjang maupun pada unit produksi. Sedangkan total revenue merupakan pendapatan dari puskesmas yang sangat tergantung dari output pelayanan dan tarif yang berlaku. Ini merupakan faktor dari dalam puskesmas itu sendiri, sedangkan faktor luar yang menentukan besarnya tarif adalah ATP dan WTP masyarakat atas penggunaan jasa pelayanan puskesmas, subsidi dan tarif pesaing.
Dengan mengetahui besarnya total cost dan total revenue puskesmas yang bersangkutan, maka dapat diketahui cost recovery dari puskesmas tersebut, sehingga dapat ditetapkan model tarif yang tepat yang dapat meningkatkan cost recovery dengan tetap mempertahankan equity (pemerataan) dan sesuai dengan ATP dan WTP masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi.
Defenisi Operasional 49
BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN 53
A. Desain Penelitian 53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 54
C. Populasi dan Sampel 54
D. Instrumen Pengambilan Data 56
E. Pengolahan Data 56
F. Analisis Data 57
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 59
A. Hasil Penelitian 59
B. Pembahasan 89
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 128
A. Kesimpulan 128
B. Saran 130
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL

Halaman

1. Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 60

2. Distribusi Responden berdasarkan Status Perkawinan di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004........ 61

3. Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004. 61

4. Distribusi Responden berdasarkan pekerjaan di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 62

5. Distribusi Responden berdasarkan Penghasilan Rumah Tangga Pertahun di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 64

6. Distribusi Responden berdasarkan Pengeluaran Makanan Pertahun di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 65

7. Distribusi Responden berdasarkan Pengeluaran untuk Non Makanan Pertahun di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 65

8. Distribusi Responden berdasarkan Pengeluaran untuk Non Esensial Pertahun di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 66

9. Distribusi Responden Ability To Pay (ATP1) di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 67

10. Distribusi Responden berdasarkan Ability To Pay (ATP2) di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 68

11. Distribusi Responden berdasarkan Willingness To Pay Aktual (WTP Aktual) di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 69

12. Distribusi Responden berdasarkan Willingness To Pay Normatif (WTP Normatif) di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 70

13. Hasil Analisis Nilai ATP dan WTP Masyarakat di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2004 71

14. Distribusi Total Biaya (Total Cost) Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2003 72

15. Biaya Satuan (Unit Cost) berdasarkan DD1 di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2003 73

16. Biaya Satuan (Unit Cost) berdasarkan DD2 di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2003 74

17. Biaya Satuan (Unit Cost) berdasarkan DD3 di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Muna Tahun 2003 75

18. Model Tarif Perda No. 9/1999 (Tarif 1) berdasarkan DD1 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 77

19. Model Tarif Perda No. 9/1999 (Tarif 1) berdasarkan DD2 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 78

20. Model Tarif Perda No. 9/1999 (Tarif 1) berdasarkan DD3 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 79

21. Model Tarif Optimal dengan pendekatan ATP dan WTP (Tarif 2A) berdasarkan DD1 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 80

22. Model Tarif Optimal dengan pendekatan ATP dan WTP (Tarif 2A) berdasarkan DD2 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 81

23. Model Tarif Optimal dengan pendekatan ATP dan WTP (Tarif 2A) berdasarkan DD3 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 82

24. Model Tarif dengan Pendekatan Unit Cost Minimal (Tarif 2B) berdasarkan DD1 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna tahun 2003 84

25. Model Tarif dengan Pendekatan Unit Cost Minimal (Tarif 2B) berdasarkan DD2 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 85

26. Model Tarif dengan Pendekatan Unit Cost Minimal (Tarif 2B) berdasarkan DD3 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 86

27. Model Tarif Gratis (Tarif 3) berdasarkan DD1, DD2 dan DD3 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 88

28 Analisis Model Tarif Optimal dengan pendekatan ATP dan WTP (Tarif 2A) berdasarkan analisis DD3 pada Unit Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna Tahun 2003 117
DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian
2. Master Tabel Penelitian
3. Hasil Analisis Data Penelitian With SPSS Ver. 11.5
4. Double Distribution Method (DD1) Puskesmas Kabawo di Kabupaten Muna Tahun 2003
5. Double Distribution Method (DD2) Puskesmas Kabawo di Kabupaten Muna Tahun 2003
6. Double Distribution Method (DD3) Puskesmas Kabawo di Kabupaten Muna Tahun 2003
7. Double Distribution Method (DD1) Puskesmas Lawa di Kabupaten Muna Tahun 2003
8. Double Distribution Method (DD2) Puskesmas Lawa di Kabupaten Muna Tahun 2003
9. Double Distribution Method (DD3) Puskesmas Lawa di Kabupaten Muna Tahun 2003
10. Double Distribution Method (DD1) Puskesmas Tampo di Kabupaten Muna Tahun 2003
11. Double Distribution Method (DD2) Puskesmas Tampo di Kabupaten Muna Tahun 2003
12. Double Distribution Method (DD3) Puskesmas Tampo di Kabupaten Muna Tahun 2003
13. Double Distribution Method (DD1) Puskesmas Tongkuno di Kabupaten Muna Tahun 2003
14. Double Distribution Method (DD2) Puskesmas Tongkuno di Kabupaten Muna Tahun 2003
15. Double Distribution Method (DD3) Puskesmas Tongkuno di Kabupaten Muna Tahun 2003
16. Double Distribution Method (DD1) Puskesmas Guali di Kabupaten Muna Tahun 2003
17. Double Distribution Method (DD2) Puskesmas Guali di Kabupaten Muna Tahun 2003
18. Double Distribution Method (DD3) Puskesmas Guali di Kabupaten Muna Tahun 2003
19. Double Distribution Method (DD1) Puskesmas Kotabu di Kabupaten Muna Tahun 2003
20. Double Distribution Method (DD2) Puskesmas Kotabu di Kabupaten Muna Tahun 2003
21. Double Distribution Method (DD3) Puskesmas Kotabu di Kabupaten Muna Tahun 2003
22. Double Distribution Method (DD1) Puskesmas Lohia di Kabupaten Muna Tahun 2003
23. Double Distribution Method (DD2) Puskesmas Lohia di Kabupaten Muna Tahun 2003
24. Double Distribution Method (DD3) Puskesmas Lohia di Kabupaten Muna Tahun 2003
25. Surat Izin Penelitian
DAFTAR SINGKATAN
Singkatan Arti dan Keterangan
ATP : Ability To Pay, kemampuan masyarakat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan
WTP : Willingness To Pay, kemauan masyarakat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan jika pelayanan kesehatan yang diterimanya sesuai dengan harapan atau keinginannya
TC : Total Cost, biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi
FC : Fixed Cost, biaya tetap yang nilainya tidak dipengaruhi besar atau kecilnya hasil produksi
SVC : Semi Variable Cost, biaya yang relatif tidak berubah meskipun hasil produksi berubah (bertambah/berkurang)
VC : Variable Cost, biaya yang besar atau kecilnya sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya hasil produksi
UC : Unit Cost, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produksi
TR : Total Revenue, total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi
AIC : Annualized Investment Cost, nilai atau besarnya biaya investasi dalam setahun
IIC : Initialized Investment Cost, nilai atau harga barang pada saat dibeli
CRR : Cost Recovery Rate, nilai dalam presentase yang digunakan untuk mengukur kemampuan seluruh pendapatan yang diperoleh suatu industri untuk menutupi keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produksi
Q : Quantity, jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu industri
P : Price, harga satuan produk yang dihasilkan oleh suatu industri
BEP : Break Even Point, suatu keadaan dimana suatu industri tidak mengalami kerugian maupun keuntungan
BHP : Bahan Habis Pakai, bahan yang digunakan untuk menghasilkan produksi
DD : Double Distribution, suatu metode yang digunakan untuk menghitung besarnya biaya satuan produk yang dihasilkan oleh suatu industri dengan cara mengalokasikan seluruh biaya-biaya yang terjadi pada pusat biaya penunjang didistribusikan ke pusat biaya produksi sampai menghasilkan biaya satuan produk
PKM : Puskesmas, sarana atau tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat disuatu wilayah kerja tertentu (biasanya untuk satu wilayah kerja kecamatan)
THP : Take Home Pay, Gaji bersih atau pendapatan bersih yang diterima seseorang
Perda : Peraturan Daerah, suatu peraturan atau ketetapan yang dikeluarkan untuk dilaksanakan dalam suatu wilayah otonom yang ditetapkan melalui suatu kesepakatan antara unsur legislatif dan unsur eksekutif

jika anda ingin memiliki skripsinya lengkap dlm format(M.word)silahkanhub.08563056386(eko)(SMS aja)anda hanya mengganti ongkos pengetikan 100rb/judul pembayaran melalui transfer antar BANK

Pak Eko
Jl.KH.Agussalim V
Pamekasan-JATIM 69314
Hp.08563056386
Pengiriman :
1. Melalui Email Anda